Reklamasi Tanjung Benua Merugikan Bali

Written by Redaksi on .

Bali, teropongumsu.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali menolak keras wancana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk melakukan peluasan atau pemambahan daratan baru (Reklamasi) Tanjung Benoa karna banyak memberikan dampak negatif.


Gubenur Bali, I Made Mangku Pastika hanya mengutamakan kepentingan PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) yang ingin melakukan pemusatan wisata Bali dengan melakukan Reklamasi di Tanjung Benoa.

”Pemerintah beralasan Reklamasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Bali, menyerap lebih dari 200.000 tenaga kerja. Padahal apabila Tanjung Benua dilakukan Reklamasi dikhawatirkan akan terjadi pemusatan atau sentralisasi pariwisata Bali, wisatawan hanya akan berkumpul di satu titik, pantai-pantai dan tempat wisata lainya akan sepi kehilangan pengunjung,” kata Deputi Direktur Walhi Bali, Suryad Darmoko yang akrab disapa Moko dalam forum diskusi dengan para peserta PJTLN Akademika pada Selasa (17/9)

Selain sentralisasi pariwisata, Reklamasi di Tanjung Benoa, juga menimbulkan efek negatif bagi lingkungan laut. Tanjung Benoa merupakan jalur laut dan merupakan wilayah konservasi. Maka Reklamasi bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) Nomor 45 Tahun 2011.

“Di kawasan itu merupakan tempat pemijahan ikan yang akan berkembang biak. Jika Reklamasi tetap dilakukan maka ikan yang ada di hutan mangrove akan terjebak, tidak dapat kembali kelaut yang berujung pada kematian ikan. Jika ikan jumlah berkurang maka tangkapan nelayan sedikit. Selain itu, akan mengurangi ombak di pantai lainya karna terpecah di Tanjung Benoa,” terangnya.

Gubenur Bodoh

Moko menyayangkan sikap Gubenur Bali saat ini yang suka menjual aset-aset Bali kepada pihak swasta. “Kepemimpinan I Made Mangku Pastika itu mirip dengan kepemimpinan gubenur Bali tahun 1998  Ida Bagus Oka. Gubenur sekarang itu bodoh banyak aset Bali yang dijual ke swasta. Walhi sudah berusaha menyeret Gubenur ke ranah hukum, tapi sayang banyak peremanya,” keluhnya.

Comments (0)

500 characters remaining

Cancel or

Pers Mahasiswa

Suara USU - Universitas Sumatera Utara